SUARAMERDEKA.COM
–
Untuk mengantisipasi terjadinya gesekan antar dua kubu pendukung
capres-cawapres, Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK, atas hasil Pemilihan Presiden
yang akan diumumkan 22 Juli mendatang, jajaran Polres Boyolali, Muspida dan tim
sukses kedua belah pihak, melakukan pertemuan deklarasi damai. Deklarasi
dilaksanakan di Mapolres Boyolali, Senin (14/7). Selain dihadiri kedua tim
pemenangan pasangan capres-cawapres, juga dihadiri jajaran Muspida dan parpol
pengusung. Deklarasi damai itu diinisiasi oleh Polres Boyolali. Dalam deklarasi
tersebut, ada delapan point kesepakatan damai yang ditandatanggani kedua kubu
timses capres-cawapres dan muspida. Diantaranya, menolak dan menentang setiap
tindakan anarkis dan kekerasan, bentrok fisik, serta politik. Mendukung dan
menghormati sepenuhnya hasil pemilu nanti, mendukung penegakan hukum untuk
mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan baik oleh timses,
parpol, maupun perorangan yang melakukan kejahatan pemilu. “Suka gak suka,
putra terbaik bangsa Indonesia saat ini ada dua, Prabowo dan Jokowi. Pilih
Prabowo atau Jokowi, boleh saja. Siapa yang menang nantinya, semua harus legowo
dan harus didukung,” tegas Seno.
SUARAMERDEKA.COM –
Debat calon presiden dan wakil presiden yang telah digelar empat kali oleh
Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan pengaruh besar terhadap pilihan
masyarakat. Dari 1.000 orang responden, 50% mengaku sangat terpengaruh dengan
debat capres dan cawapres.
“Sebanyak 35% responden
mengaku terpengaruh, 10% mengaku tidak berpengaruh, dan 5% tidak berpengaruh
sama sekali,” Mukharom, juru bicara Perhimpunan Masyarakat Madani Jawa Tengah,
Kamis (3/7).
PELANTIKAN
PRESIDEN
JAKARTA, suaramerdeka.com – Suhu politik yang memanas sejak
pemilihan presiden lalu, nampaknya diredam dengan baik lewat silaturahmi antar
dua tokoh bangsa, Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi), pada Jumat (17/10)
lalu. Suasana yang menyejukkan itupun masih ditambah dengan kehadiran Prabowo
ke pelantikan Presiden-Wakil Presiden Jokowi-Jusuf Kalla (JK).
(Dtc, Rpk/CN41/SMNetwork)
http://berita.suaramerdeka.com/hadiri-pelantikan-jokowi-ahok-itulah-kstarianya-prabowo/
Indosiar.com,
Jakarta (Jumat :
22/08/2014) Mahkamah Konstitusi, akhirnya memutuskan menolak seluruh gugatan
yang diajukan tim Prabowo-Hatta, dalam sidang sengketa pilpres pada Kamis
malam. Dengan keputusan tersebut, MK menetapkan Jokowi - JK, menjadi presiden
dan wakil presiden ke 7 Republik Indonesia 5 tahun mendatang. Dengan putusan MK
yang bersifat final dan mengikat ini, menutup kubu Prabowo - Hatta untuk
melakukan upaya hukum lain, selain menerima keputusan Mahkamah Konstitusi. Dan
dengan keputusan ini pula, Joko Widodo dan Yusuf Kalla otomatis menjadi
presiden dan wakil presiden dan akan dilantik pada 20 Oktober mendatang. (Nurul
Cinta/Medi Kuswedi/Sup)
Liputan6.com, Jakarta "Menetapkan pasangan calon
presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil
presiden 2014 nomor urut dua saudara Joko Widodo dan Jusuf Kalla dengan
perolehan suara 70.997.833 suara atau 53,15% dari total suara sah
nasional," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik saat membacakan keputusan
pleno KPU di Kantor KPU di Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (22/7/2014).
Sumber Liputan6.com yang
dekat dengan cawapres Jusuf Kalla mengungkapkan, kampanye negatif memang sangat
membantu melonjakkan elektabilitas Prabowo menjelang hari pencoblosan. Namun,
ada 4 hal yang membuat peningkatan elektabilitas Prabowo-Hatta tidak bergerak
naik atau bahkan turun. Keempat hal itu, pertama,
9 program kerja yang diumumkan
Jokowi-JK di Bandung.
Di antaranya menganggarkan 1 juta/bulan untuk keluarga pra sejahtera dan
menyejahterakan desa dengan mengalokasikan rata-rata Rp 1,4 miliar per desa. Kedua, konser-konser Salam 2 Jari
yang berhasil memobilisasi puluhan ribu pendukung dan relawan. “Ketiga dan keempat adalah gol bunuh
diri dari kubu Prabowo-Hatta di hari-hari menjelang pencoblosan, antara lain
ucapan politisi PKS Fahri Hamzah yang menyebut Jokowi
'sinting' karena
menyetujui 1 Muharram sebagai hari santri dan pertanyaan yang dilontarkan Hatta
tentang Kalpataru yang ternyata keliru.”
SETELAH PELANTIKAN
Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla
(JK) telah melantik menteri yang masuk susunan kabinet yang diberi nama kabinet
kerja pada 27 Oktober 2014. Sejumlah harapan baru pun ada di pemerintahan baru.
Pro dan kontra muncul dalam nama kabinet namun satu hal yang perlu dicatat
Jokowi mampu memenuhi kata-katanya selama kampanye Presiden untuk mengisi
kabinetnya dengan orang berasal dari partai politik dan profesional.
http://bisnis.liputan6.com/read/2125020/usai-pelantikan-menteri-sentimen-ini-jadi-fokus-pelaku-pasar
Liputan6.com, Jakarta -
Presiden Jokowi telah mengumumkan
kabinetnya yang bernama Kabinet Kerja. Pengumuman 34 kementerian itu
dilangsungkan di Istana Negara, Minggu 26 Oktober 2014. Pelantikan telah
berlangsung sehari setelahnya.
Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 34 menteri Kabinet Kerja
telah diumumkan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Para menteri itu akan dilantik dan diambil
sumpahnya secara resmi di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/10/2014) pukul
11.30 WIB. Presiden Jokowi mengumumkan 34 nama menteri Kabinet Kerja pada
Minggu 26 Oktober pukul 17.16 WIB di halaman belakang Istana Merdeka. Menurut
Jokowi, pengumuman tersebut lebih cepat 8 hari dari yang diamanatkan UU tentang
Kementerian Negara, yakni 14 hari. Berbeda dari pengumuman kabinet yang
dilakukan pendahulunya, Presiden Jokowi memberikan pengantar dan latar belakang
figur menteri yang dipilihnya kepada rakyat. Dari 34 menteri, 8 di antaranya
adalah perempuan. Mereka adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno,
Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menteri Koordinator
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Kesehatan Nila F
Moeloek, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, dan
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Berikut ini 34 menteri yang dilantik hari ini:
1. Menteri Koordinator Kemaritiman: Indroyono Soesilo
2. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan: Tedjo Edy Purdjianto
3. Menteri Koordinator Perekonomian: Sofyan Djalil
4. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Puan Maharani
5. Menteri Sekretaris Negara: R. Pratikno
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas: Andrinof Chaniago
7. Menteri Perhubungan: Ignatius Jonan
8. Menteri Kelautan dan Perikanan: Susi Pudjiastuti
9. Menteri Pariwisata: Arief Yahya
10. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Sudirman Said
11. Menteri Dalam Negeri: Tjahjo Kumolo
12. Menteri Luar Negeri: Retno Lestari Priansari Marsudi
13. Menteri Pertahanan: Ryamizard Ryacudu
14. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Yasonna H. Laoly
15. Menteri Komunikasi dan Informasi: Rudiantara
16. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Yuddy Chrisnandi
17. Menteri Keuangan: Bambang Soemantri Brodjonegoro
18. Menteri BUMN: Rini Mariani Soemarno
19. Menteri Koperasi dan UMKM: AAGN Puspayoga
20. Menteri Perindustrian: Saleh Husin
21. Menteri Perdagangan perdagangan: Rahmat Gobel
22. Menteri Pertanian: Amran Sulaiman
23. Menteri Ketenagakerjaan: Hanif Dhakiri
24. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadimuljono
25. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya
26. Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ferry Mursyidan Baldan
27. Menteri Agama: Lukman Hakim Saefudin
28. Menteri Kesehatan: Nila F Moeloek
29. Menteri Sosial: Khofifah Indar Parawansa
30. Menteri Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Yohana Yambise
31. Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah: Anis Baswedan
32. Menteri Riset dan Teknologi: Muhammad Nasir
33. Menteri Pemuda dan Olah Raga: Imam Nahrawi
34. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Marwan Ja’far.
Comments
Post a Comment